Mataram. Radio Arki – Rencana DPRD kunjungan kerja (Kunker) ke Eropa dinilai berlebihan. Apalagi, perjalanan dinas itu dilakukan di penghujung masa pengabdian.
Seperti diketahui, puluhan DPRD NTB periode 2014-2019 akan ke luar negeri, 3 Agustus mendatang. Ada 50 orang anggota dewan dari jumlah 64 yang berangkat pelesiran ke tujuh negara. Ketujuh negara yang menjadi tujuan para wakil rakyat adalah Perancis, Belanda, Italia, Belgia, Swiss, Turki dan Australia.
Di satu sisi, korban gempa masih susah payah memperbaiki rumahnya. Karena itu, dewan dinilai tidak menghargai perasaan para korban gempa yang kesusahan.
Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Ariesanto mengungkapkan, saat ini masyarakat NTB yang terdampak gempa sedang berusaha memulihkan semangat hidupnya. Tetapi di saat bersamaan, dewan kunjungan ke luar negeri menggunakan dana rakyat. ’’Itu mengusik perasaan para korban gempa, dan itu sangat tidak etis,’’ katanya, Jumat (2/8).
Menurut dia, lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk membantu mempercepat proses rehab rekon. Ia mengamati, beberapa waktu lalu pemerintah daerah mengaku kekurangan fasilitator yang mendampingi masyarakat untuk mempercepat proses rehab rekon.
’’Akan bijak jika para politisi mengalihkan anggarannya untuk menggaji masyarakat yang bertugas sebagai fasilitator,’’ tegasnya.
Meski anggarannya sudah ada, tapi bagi dia mengubah nomenklatur agar anggaran bisa dialihkan untuk kepentingan percepat rehab rekon sangat mudah bagi dewan. Hitungan sederhana, kata dia, jika gaji fasilitator Rp 4 juta untuk sampai dengan akhir tahun anggaran, maka hanya membutuhkan Rp 20 Juta per orang fasilitator.
’’Jika memang anggarannya miliaran rupiah untuk kunker, maka jika dikonversi akan dapat membiayai honor ratusan orang fasilitator sampai dengan Desember,’’ sarannya.
Dengan terus menunjukkan aktivitas menghamburkan uang negara, sementara saat bersamaan masih ada tunggakan. Bagi dia, dewan sama hal dengan menunjukkan para politisi tidak kooperatif kepada penegak hukum yang sudah memberi kesempatan menyelesaian dengan mekanisme kredit perbankan.
’’Seharusnya aparat penegak hukum mengedepankan proses pidana dibanding proses persuasif dengan penagihan. Dengan penindakan melalui pemidanaan, cenderung efektif, khususnya kepada anggota dewan yang masih aktif,’’ tegasnya.
Aries berharap para politisi tergugah dan mengubah pikirannya agar membatalkan niatnya melakukan perjalanan dinas tersebut. Momen kunjungan tersebut tidak tepat walaupun dengan alasan hadiah untuk akhir masa jabatan.
’’Jika tetap memaksakan, saya menyarankan agar masyarakat mencatat wajah wajah politisi yang berangkat tersebut untuk dipertimbangkan dipilih pada periode berikutnya,’’ pintanya. (M Arif. Radio Arki)
