Mataram. Radio Arki – Jelang satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah, melalui visi NTB Gemilang dinilai lebih banyak menimbulkan persoalan dan daripada keberhasilan.
Catatan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Akhdiansyah, saat menjadi pembicara diacara diskusi bertajuk ‘menyoal satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, NTB Gemilang?’ oleh Organisasi aktivis yang tergabung dalam Cipayung Plus, di gedung Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Rabu (18/9).
“Kalau kita melihat dalam satu tahun terahir visi NTB Gemilang yang dijabarkan dalam beberapa program unggulan seperti NTB cerdas dan sehat, beasiswa luar negeri, zero waste, termasuk industrialisasi lebih banyak menyisakan persoalan daripada keberhasilan,” kata pria yang akrab disapa Guru To’i tersebut.
Ia mencontohkan program zero waste misalkan, terjadi permasalahan, dimana terjadi saling lapor antara pemberi pengguna dan penerima manfaat, termasuk program beasiswa juga menyisakan banyak persoalan dan menjadi sorotan publik, karena dilakukan tanpa melalui perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP) yang baik.
Kalau sudah bermasalah dan menjadi sorotan publik, berarti ada problem, baik dalam membuat perencanaan program pembangunan maupun proses penganggaran, sehingga ahirnya menimbulkan persoalan.
“Itu baru item kecil, bagaimana dengan program lain. Ingat APBD itu merupakan jantung pembangunan daerah, kalau perencanaan penggaran tidak dilakukan seara cermat akan jadi persoalan,” terangnya.
Lebih lanjut, Sekwil DPW PKB NTB tersebut juga mengkritisi nilai anggaran untuk infrastruktur yang terlalu besar. Dari total APBD NTB senilai 5,6 triliun, 250 miliar diantaranya untuk pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan Samota saja, misalkan nilainya mencapai 100 miliar, tapi fokusnya hanya di Sumbawa, padahal Samota tidak hanya Sumbawa, tapi juga Kabupaten Dompu dan Bima.
Akhdiansyah juga mengkritisi pengesahan APBD NTB 2020 yang dinilai terkesan terburu – buru tanpa melalui kajian dan analisis mendalam terhadap setiap item penganggaran diajukan eksekutif, termasuk pembahasan KUA PPAS yang dilakukan satu malam, ada apa?
“Pada bica mimpi gubernur lima tahun kedepan mewujudkan NTB Gemilang, butuh perencanaan program dan penganggaran secara cermat, sehingga program dijalankan bisa mencapai keberhasilan,” tutupnya.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Wedha Maghma Ardhi mengklaim Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Zul – Rohmi bertekad mewujudkan NTB Gemilang melalui sejumlah program unggulan yang saat ini sedang berjalan
Membangun NTB tangguh dan mantab, melalui mitigasi kebencanaan yang baik pasca dilanda bencana gempa bumi, membangun ASN bersih dan melayani, bebas dari korupsi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
“Mewujudkan NTB asri dan lestari, dengan memperbanyak membangun ruang terbuka hijau, melakukan penghijauan lahan kawasan hutan konservasi yang gundul akibat aksi perambahan dan pembalakan liar,” katanya
Selain itu, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah berbagai potensi sumber daya alam yang dihasilkan masyarakat NTB, baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan dan peternakan, Pemprov NTB melakukan proses indudtrialisasi, bagaimana hasil pertanian dan produk SDA dan potensi lain yang dimiliki NTB bisa diolah di daerah guna meningkatkan nilai tambah.
Bagaimana menciptakan NTB aman dan berkah. Ramah investasi dan membangun konektivitas. Pengembangan pariwisata unggulan MotorGP, bulan Oktober pembangun sirkut Mandalika sudah dimulai. Pembangunan smelter dengan induatri turunan 2021, disitu nnti ada industri pupuk, semen, pengolahan,
“Meningkatkan kualitas SDM masyarakat NTB, dengan memberangkatkan mahasiswa, melepas hampir 200 anak muda NTB, kerjasama dengan perusahaan asing dana CSR,” katanya.
Diketahui, yang menginisiasi kegiatan “Mimbar Aktivis” itu. Digagas oleh enam kelompok organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP).
Menanggapi hal itu dari enam pimpinan OKP, menyayangkan satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi dengan banyak menyisahkan problem. Diantara sekian masalah yang dinilai terutama soal pengiriman Beasiswa Mahasiswa ke luas Negeri yang belum jelas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak relevan dengan visi Gemilangnya, dan Praktek Mal administrasi di kubu Birokrat yang makin meningkat.
Berikut OKP yang tergabung di Cipayung Plus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). (M Arif. Radio Arki)
