“SAYA, dan kita semua yang memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan amanah menjaga dan mengelola kejujuran, profesional, dan dedikasi tinggi pasti merasakan kekecewaan yang mendalam atas tindakan mereka yang menghianati nilai-nilai baik dan prinsip integritas yang kita jaga.”
Demikian isi curahan hati yang ditulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Tulisan itu merupakan ungkapan kekecewaan dia lantaran masih banyaknya oknum di tubuh Kementerian Keuangan yang belum berkomitmen menjalankan amanah pembayar pajak.
Dua lembar surat tulisan tangan yang ditulis Sri dengan tinta bitu itu kemudian viral di media sosial.
Surat itu, konon dibuatnya Senin (21/11) pukul 23.00 WIB sebagai bentuk keprihatinan sekaligus imbauan agar rekannya di Kementerian Keuangan agar tidak jatuh terpuruk dengan ditangkapnya seorang kepala Subdit di Direktorat Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, belum lama ini.
“Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang kepala Subdit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat bea cukai di Semarang,” lanjut dia dalam tulisannya.
Sri pantas kecewa. Pasalnya, kasus korupsi di tubuh Direktorat Perpajakan bukan baru kali ini saja merebak. Dahulu, masyarakat sempat menjadikan kasus Gayus Tambunan sebagai tameng untuk sikap mereka yang enggan membayar pajak.
Ditemui dalam Economic Outlook 2017 di Bursa Efek Indonesia, Rabu (23/11), Sri menegaskan oknum penghianat pajak, jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi terberat, termasuk pemecatan. Baginya, memecat koruptor bukan hal sulit karena sudah acap kali dilakukan.
“Kalau terbukti berdasarkan surat-surat dengan pasti, kita akan pecat. Kita sudah copot banyak (pejabat) bea cukai, ada 22 orang saat terjadinya penangkapan. Untuk yang bersangkutan, saya minta hukuman yang paling berat,” tegas mantan petinggi di Bank Dunia itu.
Hukuman terberat, lanjut Sri, barangkali tidak setimpal dengan kepercayaan masyarakat yang dicederai oleh oknum pejabat pajak. Padahal, kepercayaan itu sudah susah payah dibangun, salah satunya melalui tax amnesty. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri yang turun langsung mengkampanyekan program itu.
“Saya tidak ingin ini dijadikan excuse untuk Anda tidak membayar pajak,” lanjut perempuan yang juga akademisi Universitas Indonesia itu.
“Besok pagi, kita akan tetap berdiri tegar menatap dengan percaya diri, bahwa kita mampu membangun Kementerian Keuangan yang dapat dipercaya dan dibanggakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia,” harapnya.
Di tengah meningkatnya rasio wajib pajak, Ia tentu berharap tidak ada Gayus-Gayus lain yang akan merusak usaha kolektif membiayai pembangunan. Meski, ia juga menyadari korupsi merupakan budaya yang menjamur dimana-mana.
“Kita bersama-sama mampu melawan korupsi!,” pungkas Sri.OL-2
(sumber : Media Indonesia)
